13
Thu, Aug

Anggota Komisi III DPR RI Hj. Adde Rosi Khoerunnisa saat reses ke Kejari Pandeglang, Banten. Jum'at, (27/12).* (Foto: Istimewa)

News
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

PANDEGLANG - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hj. Adde Rosi Khoerunnisa,  kembali menggelar reses di Kantor Kejaksaan Negeri Pandeglang. Pada Jumat (27/12) sore. Agenda reses Ade Rossi ke kejaksaan Negeri Pandeglang bersama tim ahli hukum itu untuk mendengar langsung tanggapan Kajari Pandeglang serta mengecek langsung kinerja TP4D Di Kabupaten Pandeglang.

Hal itu dilakukan untuk mendengar langsung Kepala Kejari di daerah mengenai keputusan Menkopolhukam dan Jaksa Agung yang akan membubarkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"Saya ingin mengetahui bagaimana respon kajari-kajari khususnya di daerah Kabupaten Pandeglang ini dan tadi banyak saya menggali informasi mengenai peran TP4D di Pandeglang," ungkap Ade Rossi usai menggelar acara reses di Kejaksaan Negeri Pandeglang.

Dari hasil pengamatan dan informasi yang didapatnya, Ade Rossi menilai TP4D yang dilaksanakan oleh Kejari Pandeglang tidak banyak ditemui hal-hal yang negatif.

"Tadi banyak saya menggali ternyata apa yang terjadi di kajari pandeglang ini ternyata tidak ada hal yang negatif karena selama ini statmen TP4D mungkin ada beberapa kasus dan itu ada nya diluar area Kabupaten Pandeglang," katanya.

Baca juga: Gelar Reses di Lebak, Warga Curhat Pelayanan Pembuatan SIM ke Adde Rosi

Baca juga: Warga Keluhkan Pendidikan dan Pembangunan di Kabupaten Pandeglang Lamban


Meski begitu, Ade Rossi tetap akan menghormati keputusan Menkopolhukam dan Jaksa Agung yang akan tetap membubarkan TP4D di daerah, Namun hasil dari reses ini pihaknya berharap bentuk pengawasan dari aparat penegak hukum terkait proyek pembangunan di daerah masih tetap ada.

"Terkait pengawasan pembangunan,  tentunya kami berharap dengan tidak adanya TP4D lagi tapi tetep harus ada pengawasan-pengawasan sehingga pembangunan di wilayah kabupaten pandeglang ini berjalan dengan baik," harapnya.



Sementara itu, Kepala Kejari Pandeglang, Nina Kartini akan tetap patuh terhadap arahan serta keputusan Menkopolhukam dan Jaksa Agung yang akan membubarkan TP4D.

"Bagaimanapun juga kita akan mengikuti pelaksanaan apa yang telah diputuskan oleh pimpinan kita, beliau sudah menyatakan ditutup yah kita harus melaksanakan meskipun di seluruh Indonesia ada yang menilai positif ada yang negatif masing-masing daerah kan berbeda beda yang paling baik ya kita laksanakan," katanya. (*)