Pemkot dan DPRD KOta Serang Tandatangani Raperda APBD Perubahan TA 2021

0
58

[BANTENESIA.COM], Kota Serang – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang bersama DPRD Kota Serang melakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022 dan persetujuan bersama Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2021 digedung Paripurna DPRD Kota Serang. Senin (18/10).

Walikota Serang Syafrudin menyampaikan, Pendapatan Daerah ditargetkan semula sebesar Rp. 1.100.488.762.456 (Satu Triliyun Seratus Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) menjadi  Rp.1.464.028.053.088 (Satu Triliyun Empat Ratus Enam Puluh Empat Milyar Dua Puluh Delapan Juta Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah) atau bertambah sebesar 33 persen.

Kemudian, Belanja Daerah semula Rp. 1.180.801.285.968 ( Satu Triliyun Seratus Delapan Puluh Milyar Delapan Ratus Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) menjadi Rp. 1.514.964.873.672 ( Satu Triliyun  Lima Ratus Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah ) atau bertambah sebesar 28 persen.

“Untuk Pembiayaan Daerah semula Rp. 80.312.523.512 menjadi Rp.50.936.820.584 atau berkurang sebesar 37 persen,” ujar Walikota Serang Syafrudin didampingi Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin seusai acara paripurna.

Selanjutnya, Rancangan Perubahan APBD Yang Telah Disetujui Bersama DPRD dan Pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan yang ada, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

“Adapun evaluasi yang dilakukan oleh provinsi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti kesesuaian  Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Perundang-Undangan,” katanya.

“Hasil evaluasi berupa Keputusan Gubernur disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021  oleh provinsi, selanjutnya apabila terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan,  dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi, akan ditindak lanjuti dan dilakukan penyempurnaan oleh Walikota dan DPRD. Kita semua berharap agar Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang kita sampaikan ke provinsi dapat dievaluasi secepatnya, hal tersebut mengingat terbatasnya waktu dalam pelaksanaan Perubahan APBD tahun anggaran 2021,” tambahnya. (Pou)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here