Banyak Terjadi Kasus Kekerasan Seksual, Ade Rossi Dukung Segera Sahkan RUU TPKS

0
130

[BANTENESIA.COM], Pandeglang – Anggota Komisi III DPR RI Ade Rossi Khoerunnisa mendukung Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera disahkan. Anggota Fraksi Golkar ini menilai RUU TPKS dibuat untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap Perempuan dan Anak di wilayah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

“Kami mendukung RUU TPKS, dan harus segera disahkan karena banyak sekali Kasus Kekerasan Seksual. Regulasi RUU TPKS ini sekarang sedang disusun pemerintah, dan sedang dibahas di DPR RI,” kata Ade Rossi, saat menjadi pemateri dalam acara Pelantikan dan Dialog Publik Kumandang Banten Komisariat Untirta periode 2021-2022 dengan tema Perlindungan Hukum dan Mekanisme Pencegahan bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Selasa (30/11) di Pendopo Pandeglang.

Aci sapaan akrabnya menyebutkan, RUU TPKS dibuat dalam rangka mencegah kasus kekerasan seksual perempuan dan anak. Sebab, dalam RUU ada kewajiban pemerintah untuk melakukan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.

“RUU ini fokus dalam pencegahan Spesialis kasus seksual. Apalagi dalam RUU TPKS pemerintah daerah wajib melaksanakan pencegahan ke lingkungan masyarakat, karena jika tidak akan kena sanksi,” ucapnya.

Ia menerangkan, berdasarkan data dari pihak kepolisian kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak mencapai ribuan orang.

“kasus tindak pidana seksual perempuan dan anak di Banten ada sebanyak 1.359 orang, dan data kasus seksual di Polres Pandeglang ada sebanyak 24 kasus,” terangnya.

Data kasus kekerasan seksual tersebut, kata Aci, harus mendapat penanganan dari semua pihak. Terutama pemerintah dan masyarakat.

“Ibu Bupati Pandeglang (Red: Irna Narulita) kami harapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) memberikan sosialisasi pencegahan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak kepada masyarakat, karena kasus seksual makin tinggi dan banyak,” ungkap Adde Rosi.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perlu mendapat perhatian semua pihak.

“Penanganan permasalahan kasus perempuan dan anak ini harus bersama-sama. Karena tidak cukup DP2KBP3A, tapi juga sudah terbentuk kabupaten layak anak. Nah ini sudah berjalan atau tidak. Terutama dalam pelatihan konseling mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak,” katanya.

Menurutnya, untuk mencegah kasus tersebut perlu dukungan masyarakat untuk bersama-sama melakukan sosialisasi.

“Harus ada kampung siaga. Selain OPD, masyarakat bisa melakukan sosialisasi pencegahan, karena kasus seksual perempuan dan anak yang terjadi pelakunya adalah tetangga dan ada di lingkungan keluarga,” paparnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here